3 Hal Penting dari SBY

Surabaya: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan rapat terakhir dengan para menteri terkait guna mencari solusi yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan lumpur Sidoarjo. Rapat tersebut dilaksanakan setelah menerima pemaparan dari BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) di Wisma Perwira, Pangkalan Udara Angkatan Laut, Juanda, Selasa (26/6) petang. selanjutnya...

Ganti Rugi Secara Tunai

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro. Metrotvnews.com, Jakarta:

Pemerintah akan membayar ganti rugi secara tunai kepada masyarakat dari empat desa yang menjadi korban lumpur Lapindo. Sedianya, dana yang dibayarkan sekitar lebih dari Rp 2 triliun. Pembayaran awal dari total dana Rp 3,8 triliun yang akan dibayarkan kepada korban Lapindo akan dilakukan secara cash and carry....selanjutnya

Ganti Rugi 150

Rabu, 27 Juni 2007 | 18:18 WIB

TEMPO Interaktif, Sidoarjo: PT MLJ yang mengurus ganti rugi korban Lapindo Brantas membayar ganti rugi 150 bidang tanah milik 115 orang pada Rabu (27/6). Sebanyak 94 orang sudah melengkapi sertifikat dan izin mendirikan bangunan. Sedangkan 21 orang lainnya belum melengkapi izin mendirikan bangunan.

Pembayaran kemarin di luar kelaziman. Biasanya Minarak membayar ganti rugi pada hari Selasa dan Jumat. Apalagi 21 orang yang belum melengkapi IMB juga tidak ditolak seperti sebelumnya. Mereka hanya diminta melengkapi syarat yang belum ada. “Pembayaran ini terkesan dipaksakan,” kata Nasiruddin, koordinator warga.

Nasiruddin mengatakan pembayaran ini terkait kunjungan Presiden Yudhoyono yang meminta Lapindo membereskan ganti rugi. Dia menduga Minarak ingin memperlihatkan bahwa pembayaran 507 bidang bersertifikat sudah beres. “Sebelumnya kurang lengkap sedikit saja sudah diprotes,” katanya.

Dugaan ini dibantah Bambang Prasetyo Widodo, Direktur Operasional PT MLJ. Pembayaran saat ini memang difokuskan pada 522 berkas yang diajukan Tim Nasional Penanggulangan Lumpur. Dari jumlah itu baru 507 yang memenuhi syarat. “Jika verifikasi selesai dan notaris menyatakan vaid, pasti kami bayar,” katanya.

Menurut Bambang, seluruh berkas itu sudah dibereskan dan MLJ mulai berkonsentrasi pada berkas lain yang akan diserahkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dia yakin seluruh pembayaran ganti rugi selesai dalam waktu 10 pekan terhitung sejak 1 Juli hingga 14 September 2007.

Untuk membereskan proses verifikasi dan pembayaran ini, Minarak mengerahkan 8 notaris yang mampu menyelesaikan 100 berkas per hari. Bambang yakin target 10 pekan seperti tertuang dalam amanat Presiden bisa dituntaskan meski sebagian korban Lapindo meragukannya. rohman taufik

RAPBN 2008

Jum'at, 17 Agustus 2007 | 18:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:

Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur akibat bencana lumpur Lapindo dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2008 sebesar Rp1,57 triliun.

Semula dalam RAPBNP 2007, pemerintah mengusulkan Rp 900 miliar untuk bencana ini, namun hasil rapat bersama Panitia Anggaran DPR hanya disepakati Rp 600 miliar.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, biaya-biaya sosial kemasyarakatan yang timbul di luar peta area dan biaya-biaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di sidoarjo akan menjadi beban APBN.

"Dananya akan masuk ke Departemen Teknis seperti Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan," kata Sri Mulyani di Jakarta Kamis (16/7). Dalam RAPBN 2008, alokasi angaran untuk Departemen Pekerjaan Umum naik 41,1 persen atau menjadi Rp 35,6 triliun.

Sedangkan untuk Departemen Perhubungan naik sebesar 64,1 persen menjadi Rp 16,2 triliun dari perkiraan realisasi RAPBN Perubahan 2007. Dana infrastruktur Lapindo, juga akan digunakan untuk perbaikan sarana prasaran listrik dan pipa-pipa Pertamina yang rusak akibat Lapindo.

Anton Aprianto

SBY jebol tanggul

JAKARTA - Musim hujan yang mulai terjadi di sejumlah wilayah khususnya di Jawa Timur membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) khawatir. Hujan terus menerus, bisa mengakibatkan terjadi genangan air di luapan lumpur Lapindo, sehingga dapat menyebabkan tanggul jebol.

Untuk itu, SBY meminta Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mencermati tanggul-tanggul di sekitar semburan agar tidak jebol dan tidak menelan korban.

"Yang jelas penanganan luapan lumpur Sidoarjo terus dilakukan. Baik terhadap penguatan konstruksi tanggul-tanggul, penghentian lumpur, dan pengaliran lumpur ke tempat yang lebih aman," ujar Presiden dalam keterangan persnya usai ratas mengenai evaluasi infrastruktur 2007 dan program infrastruktur 2008 di Departemen Pekerjaan Umum Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2008).

Di bagian lain, Presiden juga menegaskan, saat ini upaya penggantian bagi korban luapan lumpur Lapindo yaitu aspek aspek sosial seperti pembelian tanah, terus dilakukan.

"Pemberian ganti rugi mengenai aspek sosial 20 % pada rakyat sudah dilakukan, dari target 10.000 sekarang sudah mencapai 12.000," imbuh Presiden.

Presiden menambahkan untuk sisa pembayarannya yang 80 % ,akan dilanjutkan pada bulan Mei 2008."Pokoknya semuanya terus kita upayakan," ujarnya.

Sementara itu dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden SBY dan dihadiri menteri terkait tentang target pembangunan infrastruktur 2008 itu, tidak membahas secara khusus mengenai kerusakan-kerusakan infrastruktur akibat luapan lumpur Lapindo. "Masalah penanganan Sidoarjo tidak termasuk program PU yang dipaparkan hari ini," jelasnya.

Lumpur Lapindo menguntungkan

SURABAYA - Bencana Lumpur lapindo yang menenggelamkan kawasan Porong, Sidoarjo, ternyata malah menguntungkan kota tetangganya, Surabaya.

Pasalnya, sejak bencana lumpur menenggelamkan Porong, pendapatan asli daerah kota Surabaya dari sektor perhotelan dan restoran malah meningkat. Misalnya, PAD Surabaya dari sektor perhotelan pada 2007 nilainya sekira Rp141 miliar, sedangkan pada 2007, PAD dari sektor perhotelan dan restoran meningkat menjadi Rp159 miliar.

"Ini memang kelihatannya saru (memalukan). Tapi faktnya memang demikian," kata Wakil Wali Kota Surabaya Arif Afandi usai menjadi pembicara dalam sebuah seminar di Hotel Shangri-la Surabaya, Rabu (16/1/2008).

Menurut Arif, kenaikan ini terjadi karena warga Surabaya yang biasanya berlibur ke Malang dan Batu -karena akses menuju Malang yang macet karena melalui Porong, maka mereka enggan dan lebih memilih untuk mencari hiburan di dalam kota Surabaya saja.

Sebaliknya, jika Surabaya menikmati berkah dari bencana lumpur Lapindo, maka Sidoarjo mengalami penurunan dari sektor pajak penggunaan tanah. Jika pada 2006 Sidoarjo berhasil mendapatkan pajak dari sektor ini mencapai Rp71 miliar. Sedangkan pada tahun 2007 pendapatan ini melorot menjadi Rp17 miliar saja.

Besar kemungkinan penurunan ini disebabkan lesunya bisnis properti di Sidoarjo. Sebelum bencana lumpur terjadi, Sidoarjo menjadi lokasi alternatif pengembangan perumahan untuk Surabaya dan sekitarnya.(jri)

Pemerintah bangun infrastruktur

Rabu, 9 Januari 2008, 16:15:19 WIB

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pemerintah bersungguh-sunguh untuk membangun kembali infrastruktur di Jawa Timur, terutama yang terkena luapan lumpur Sidoarjo. Presiden berharap agar bisa dipercepat realisasinya. Hal ini dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai memimpin rapat di Kantor Departemen Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, hari Rabu (9/1) siang.

Didampingi Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, kepada wartawan Presiden mengatakan, pembangunan infrastruktur itu sebenarnya sudah siap, anggarannya sudah siap, pekerjaannya juga sudah siap yang menyangkut pembangunan jalan tol, rel kereta api, saluran listrik maupun gas. Yang tinggal adalah persoalan pembebasan tanah,” lanjutnya.

”Karena itu saya minta pengertian saudara-saudara kita di Sidoarjo agar menjalin kerjasama yang baik, untuk kepentingan semua, kepentingan Jawa Timur, kepentingan kita semua, agar pembebasan tanah dapat berjalan dengan baik. Tentu saja semangat kita tidak akan merugikan saudara-saudar kita yang dibebaskan tanahnya. Bahkan tentunya akan baik, hitung-hitungannya sesuai kepantasan dan apa yang berlaku di situ,” ujar Presiden SBY.

“Saya juga menghimbau dan minta kepada pihak –pihak yang justru bertindak dengan motif ekonomi, kasarnya pencaloan, yang akhirnya malah meghambat pembebasan tanah. Itu tidak baik, egois, hanya mengejar keuntungan sendiri dengan mengorbankan kepentingan rakyat dan kepentingan daerah,” tegas Presiden SBY.