Jum'at, 17 Agustus 2007 | 18:02 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:
Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur akibat bencana lumpur Lapindo dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2008 sebesar Rp1,57 triliun.
Semula dalam RAPBNP 2007, pemerintah mengusulkan Rp 900 miliar untuk bencana ini, namun hasil rapat bersama Panitia Anggaran DPR hanya disepakati Rp 600 miliar.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, biaya-biaya sosial kemasyarakatan yang timbul di luar peta area dan biaya-biaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di sidoarjo akan menjadi beban APBN.
"Dananya akan masuk ke Departemen Teknis seperti Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan," kata Sri Mulyani di Jakarta Kamis (16/7). Dalam RAPBN 2008, alokasi angaran untuk Departemen Pekerjaan Umum naik 41,1 persen atau menjadi Rp 35,6 triliun.
Sedangkan untuk Departemen Perhubungan naik sebesar 64,1 persen menjadi Rp 16,2 triliun dari perkiraan realisasi RAPBN Perubahan 2007. Dana infrastruktur Lapindo, juga akan digunakan untuk perbaikan sarana prasaran listrik dan pipa-pipa Pertamina yang rusak akibat Lapindo.
Anton Aprianto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar