
Untuk itu, SBY meminta Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mencermati tanggul-tanggul di sekitar semburan agar tidak jebol dan tidak menelan korban.
"Yang jelas penanganan luapan lumpur Sidoarjo terus dilakukan. Baik terhadap penguatan konstruksi tanggul-tanggul, penghentian lumpur, dan pengaliran lumpur ke tempat yang lebih aman," ujar Presiden dalam keterangan persnya usai ratas mengenai evaluasi infrastruktur 2007 dan program infrastruktur 2008 di Departemen Pekerjaan Umum Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2008).
Di bagian lain, Presiden juga menegaskan, saat ini upaya penggantian bagi korban luapan lumpur Lapindo yaitu aspek aspek sosial seperti pembelian tanah, terus dilakukan.
"Pemberian ganti rugi mengenai aspek sosial 20 % pada rakyat sudah dilakukan, dari target 10.000 sekarang sudah mencapai 12.000," imbuh Presiden.
Presiden menambahkan untuk sisa pembayarannya yang 80 % ,akan dilanjutkan pada bulan Mei 2008."Pokoknya semuanya terus kita upayakan," ujarnya.
Sementara itu dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden SBY dan dihadiri menteri terkait tentang target pembangunan infrastruktur 2008 itu, tidak membahas secara khusus mengenai kerusakan-kerusakan infrastruktur akibat luapan lumpur Lapindo. "Masalah penanganan Sidoarjo tidak termasuk program PU yang dipaparkan hari ini," jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar