Pemerintah diminta segera menyelesaikan persoalan semburan lumpur Lapindo, jika tidak, tidak tertutup kemungkinan pemerintah bakal turut menjadi "korban" lumpur panas tersebut.
"Pemerintah bisa jatuh karena lumpur Lapindo. Minimal jatuh namanya, " kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Selasa (20/3) di Kantor PBNU usai menerima kunjungan Kepala Perwakilan PBB untuk Urusan Kemanusiaan (United Nations Office for Coordinator of Humanitarian Affairs - UNOCHA) untuk Indonesia Fernando Hesse.
Pemerintah, saran dia, sebaiknya lebih konsentrasi pada upaya konkret penyelesaian berbagai persoalan yaang secara langsung menimbulkan kesengsaraan rakyat, seperti korban lumpur Lapindo misalnya.
Di sisi lain, Hasyim menyatakan, agar wacana reshuffle kabinet, baik yang disuarakan kalangan pengamat maupun partai politik tidak perlu ditanggapi pemerintah. Alasannya, ada atau tidak ada reshuffle tidak akan mengubah keadaan. "Pemerintah juga tidak akan jatuh karena ada atau tidak ada reshuffle, " sambungnya.
Bagi PBNU sendiri, terang hasyim, wacana reshuffle dalam kondisi bangsa saat ini sama sekali tidak penting. "Jauh lebih penting ngurus rakyat, " imbuh dia. (dina)
"Pemerintah bisa jatuh karena lumpur Lapindo. Minimal jatuh namanya, " kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Selasa (20/3) di Kantor PBNU usai menerima kunjungan Kepala Perwakilan PBB untuk Urusan Kemanusiaan (United Nations Office for Coordinator of Humanitarian Affairs - UNOCHA) untuk Indonesia Fernando Hesse.
Pemerintah, saran dia, sebaiknya lebih konsentrasi pada upaya konkret penyelesaian berbagai persoalan yaang secara langsung menimbulkan kesengsaraan rakyat, seperti korban lumpur Lapindo misalnya.
Di sisi lain, Hasyim menyatakan, agar wacana reshuffle kabinet, baik yang disuarakan kalangan pengamat maupun partai politik tidak perlu ditanggapi pemerintah. Alasannya, ada atau tidak ada reshuffle tidak akan mengubah keadaan. "Pemerintah juga tidak akan jatuh karena ada atau tidak ada reshuffle, " sambungnya.
Bagi PBNU sendiri, terang hasyim, wacana reshuffle dalam kondisi bangsa saat ini sama sekali tidak penting. "Jauh lebih penting ngurus rakyat, " imbuh dia. (dina)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar